OUTSOURCING BENCHMARKING

News and Media

Outsourcing Benchmarking

LATAR BELAKANG


Melalui penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejak tahun 1991, termasuk survey yang dilakukan terhadap lebih dari 1.200 perusahaan, secara garis besar alas an perusahaan-perusahaan tersebut mendayagunakan konsep outsourcing. Beberapa Keuntungan dari Outsourcing antara lain Meningkatkan fokus terhadap kegiatan utama perusahaan. Penggunaan tenaga ahli sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan, mitigasi resiko, alokasi penggunaan sumber daya perusahaan untuk kebutuhan lainnya, menekan biaya operasi.


Selain hal-hal tersebut di atas, praktek outsourcing tidak luput dari permasalahan. Diabaikannya hak- hak dasar tenaga kerja, Ketidakpastian hukum sehubungan dengan praktik outsourcing, serta upah yang cenderung rendah adalah merupakan permasalahn utama praktek Outsourcing.


Melalui Benchmarking, pihak yang berkepentingan diharapkan dapat merumuskan suatu standar praktik terbaik yang pada akhirnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah gambaran praktek outsourcing di negara- negara maju dan negara berkembang.


1. AMERIKA SERIKAT

A. ASPEK HUKUM

Hingga saat ini, masih belum terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur menenai praktek outsourcing di Amerika. Pengaturan mengenai outsourcing di mengacu pada kombinasi antara hukum federal dan hukum Negara bagian1. Dalam hubungan kerja, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alas an apapun, sepanjang tidak mengandung unsur diskriminasi atau yang lebih dikenal dengan istilah At-will termination. Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha juga tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk apapun.

Sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing, terdapar rancangan undang- undang Imigrasi baru yang dikenal sebagai Bill S. 744 yang akan memiliki pengaruh dengan kegiatan outsourcing yang akan membatasi jumlah pekerja asing di Amerika Serikat . RUU imigrasi ini akan membuat biaya yang lebih mahal bagi perusahaan outsourcing asing untuk mempekerjakan karyawan asing yang bersifat sementara. RUU imigrasi ini akan membatasi persentase keseluruhan pekerja asing di mana perusahaan outsourcing di Amerika yang memiliki 30 sampai 50 persen dari tenaga kerja mereka dengan visa sementara harus membayar $ 5.000 untuk setiap pekerja asing baru yang mereka miliki. Setelah tahun 2014, perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 75 persen dari karyawan mereka di Amerika Serikat dengan visa sementara tidak akan diberikan visa baru. Namun RUU ini masih berada di Kongres Amerika dan belum disahkan2.

B. JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan outsourcing di Amerika Serikat umumnya termasuk dalam pekerjaan profesional. Salah satu jenis penelitian yang dilakukan oleh Dean Elmuti untuk American Journal of Business mengidentifikasi pekerjaan outsourcing utama di Amerika yang antara lain adalah Informasi dan teknologi (IT), Service Management, Manufaktur, Desain Produk, Proyek Engineering, Jasa pelayanan Penjualan (sales service).

1 Vinod V. Sople. Business Process outsourcing: A Supply Chain of Expertise. PHI Learning Pvt Ltd. New Delhi. 2009. P 92
2 See more: http://india.blogs.nytimes.com/2013/05/06/new-american-bill-threatens-indian-outsourcing-companies/?_r=0 Access on 25 September 2013


C. KELEBIHAN KEKURANGAN


1) Kelebihan
Terdapat beberapa kelebihan terkait praktek outsourcing di Amerika antara lain banyaknya pengusaha di Amerika Serikat yang menyediakan jaminan kesehatan secara sukarela, kesempatan kerja yang lebih luas bagi para pekerja dengan latar belakang pendidikan yang rendah, kesempatan bagi pengusaha untuk menekan biaya sumber daya manusia, serta terbukanya kesempatan kerja paruh waktu (part time).
2) Kekurangan
Terdapat beberapa kekurangan dalam praktek outsourcing di Amerika antara lain berdasarkan kebijakan ObamaCare, jika seseorang bekerja di bawah 30 jam , maka orang tersebut tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Upah yang rendah menjadi salah satu kekurangan dalam praktek outsourcing di Amerika. Tidak adanya kepastian kerja, pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa alasan. Dalam hal pemutusan kerja, pengusaha tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada pekerja dalam bentuk pesangon atau bentuk lainnya.


2. JERMAN


A. ASPEK HUKUM
Sebagai negara anggota Uni Eropa, ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Jerman mengacu pada Acquired Rights Directive (ARD). ARD dirancang untuk dapat menciptakan suatu standar mengenai perlindungan hak bagi para pekerja di negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk pekerja outsourcing. Hukum Uni Eropa ini diimplementasikan dalam hukum Jerman di Bürgerliches Gesetzbuch (KUHPerdata Jerman) yang mengatur hak dan kewajiban dalam kasus pengalihan bisnis.
Dalam hukum perburuhan Jerman, istilah Outsourcing Dijelaskan dalam beberapa aspek. Ada dua bentuk utama dari outsourcing dalam hukum Jerman, (i) memisahkan dan mentransfer bentuk dan (ii) perjanjian kerjasama outsourcing yang merupakan perjanjian tipe campuran, yang dapat mencakup berbagai jenis kontrak yang berbeda sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) , misalnya : kontrak penjualan, layanan kontrak, Sewa. Ketentuan dalam BGB berlaku dalam praktek outsourcing4.
Untuk melaksanakan praktek outsourcing di Jerman, pengusaha wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari German Federal Supervisory Authority (BaFin) , kecuali untuk bidang usaha tertentu seperti jasa pelayanan investasi (seperti broker dan perdagangan efek).


B. JENIS PEKERJAAN


Di negara Jerman, pekerjaan yang sering diberlakukan outsourcing antara lain adalah dalam bidang Informasi dan teknologi (IT), Cleaning services, Manufaktur, Sub kontraktor serta perusahaan asuransi.
3Richard Bales. Outsourcing: The U.S Experience. The Law Association For The Asia and The Pacific Conference. May 2013
4Lihat : http://uk.practicallaw.com/1-5182551?q=regulatory+notification+and+approval+of+outsourcing+transactions. Access on 23 September 2013
5Lihat lebih lanjut: Carole A. Spink and Ute Krudewagen.From Acquired Rights To Reverse Tupe: Employment Law issues In Global Outsourcing Transactions. Chicago-Kent Journal of International & Comparative Law. 2009. P82

C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

1) Kelebihan
Praktek kerja outsourcing di Jerman memiliki beberapa kelebihan antara lain dari segi kesehatan dimana adanya jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja dari Pemerintah, terbukanya pula kesempatan kerja bagi para pekerja dengan latar pendidikan rendah.
2) Kekurangan
Namun, dibalik kelebihan yang ada , terdapat kekurangan dalam praktek outsourcing di Jerman antara lain tidak adanya standar upah minimum bagi pekerja outsourcing. Tidak adanya jaminan untuk mendapatkan kompensasi dalam hal pemutusan hubungan kerja serta kecilnya kemungkinan untuk dapat dipekerjakan sebagai pekerja permanen juga merupakan kendala utama prakte outsourcing di Jerman.


3. INDIA


A. ASPEK HUKUM
India merupakan suatu Negara dimana praktek outsourcing berkembang dengan sangat pesat. Namun, ironisnya belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai praktek Outsourcing. Akan tetapi, ketentuan mengenai outsourcing mengacu pada perundang-undangan pada sector usaha tertentu antara lain:
 The Industrial Dispute Act 1947 yang relevan dalam praktek outsourcing karena mengaturperlindungan bagi pekerja dan menjelaskan prosedur hukum yang harus diikuti dalam hal pemutusan hubungan kerja.
 Indian Contract Act 1872 , yang secara eksplisit mengatur bahwa ketentuan dalam kontrak outsourcing harus mengacu pada Indian Contract Act.
 Panduan Departemen Telekomunikasi Pemerintah India, yang mengatur juga mengenai praktek outsourcing di bidang telekomunikasi.


B. JENIS PEKERJAAN
Selama bertahun-tahun, India selalu menjadi tujuan favorit untuk outsourcing bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Secara garis besar, hampir semua jenis pekerjaan dapat dilakukan outsourcing di negara India .7 Kegiatan yang dapat dan sering dilakukan outsourcing di India antara lain jasa call center , Teknologi dan Informasi (IT), Jasa Keuangan (Financial Services), Data Entry, Kesehatan (Health Care), Jasa services software.


C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

1) Kelebihan
Dalam praktek outsourcing di India terdapat beberapa kelebihan antara lain adanya perlindungan terhadap upah minimum dari pekerja yang diatur dalam Minimum Wages Act 19488. India merupakan destinasi utama bagi perushaan multinasional untuk melakukan outsourcing di bidang telekomunikasi. Perkembangan dunia pendidikan yang pesat di Negara India dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.


6Lihat lebih lanjut pada argument Claus Matecki sebagi federal executive board member at the Confederation of German Trade Unions (Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB): .http://www.theguardian.com/money/2012/oct/26/real-cost- labour-reforms-germany . Access on 24 September 2013.
7Marc J. Schniederjans, Dara G. Schniederjans. Outsourcing and Insourcing in an International Context. M.E.Sharpe.Inc.New York.2005. P 188
8Lihat: http://labour.nic.in/content/division/minimum-wages.php . Access on 24 September 2013


2) Kekurangan
Dalam praktek outsourcing di India terdapat beberapa kekurangan antara lain waktu kerja yang terlalu panjang bagi para pekerja outsourcing yang tentu saja dapat berpengaruh bagi kesehatan pekerja. Jumlah populasi di India yang sangat tinggi yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja, lingkungan kerja yang kurang kondusif juga menjadi slaah satu kekurangan dalam praktek outsourcing di India. Tingkat keselamatan kerja yang relative rendah juga menjadi salah satu kekurangan dari praktek Outsourcing di India9.


4. VIETNAM


A. ASPEK HUKUM
Pada tanggal 15 Juli 2013, Pemerintah Vietnam mengeluarkan Surat Keputusan No 55/2013/ND-CP tentang Izin Operasi Leasing tenaga Kerja. Secara garis besar, keputusan tersebut memberikan perlindungan bagi para pekerja outsourcing berupa:
 Larangan bagi penyedia jasa outsourcing untuk memberikan upah yang lebih rendah daripada yang diperjanjikan dengan pengusaha.
 Larangan bagi penyedia jasa outsourcing untuk melakukan pemungutan biaya kepada pekerja, diluar biaya yang telah diperjanjikan.
 Memberikan kesempatan bagi para pengusaha untuk dapat mempekrjakan pekerja outsourcing sebagai pekerja permanen10.
SK No 55/2013/ND-CP mengatur bahwa konsep uang jaminan yang dibayarkan di muka akan digunakan untuk pembayaran upah atau kompensasi bagi karyawan yang disewakan dalam hal perusahaan pemberi kerja melanggar kontrak kerja dengan pekerja sewaan atau menyebabkan kerugian karena perusahaan gagal untuk menjamin hak-hak hukum dan kepentingan dari karyawan disewakan.
Perusahaan pengguna jasa harus membayar uang jaminan sebesar VND 2,000,000,000 di Bank di mana mereka membuka rekening transaksi utama. Setelah proses pemberian jaminan selesai, Bank akan mengeluarkan sertifikat tertulis sebagai tanda bukti dan dengan adanya sertifikat tersebut, perusahaan pengguna jasa dapat memulai hubungan kerja dengan pekerja sewa.
Pasal 26 ayat 1 dalam SK No 55/2013/ND-CP menyatakan bahwa durasi sewa kerja maksimal tidak melebihi 12 bulan.


B. JENIS PEKERJAAN
Berdasarkan SK No 55/2013/ND-CP, ada 17 jenis pekerjaan yang dapat dilakukan outsourcing di Negara Vietnam, antara lain Penerjemah/Interpreter, Sekretaris/Asisten administrasi, Receptionist, Pemandu wisata, Asisten penjual, Asisten proyek, Programmer untuk sistem manufaktur , Teknisi manufaktur, Teknisi operasi, Pekerja sanitasi untuk gedung dan pabrik, Editor dokumen, Keamanan, Customer services – Telemarketer, Prosesor pajak dan finansial, Teknisi mesin, Desain Interior, Supir11.


9Shehzad Nadeem. The uses and abuses of time: globalization and time arbitrage in India’s outsourcing industries. Blackwell Publishing Ltd & Global Networks Partnership.New York. 2009. P 26-30
10Lihat Article 4 DecreeNo 55/2013/ND-CP 11 Lihat Annex V Decree No. 55/2013/ND-CP


C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN


1) Kelebihan
SK No 55/2013/ND-CP dirancang untuk memperkuat posisi pekerja outsourcing. dengan adanya Surat Keputusan ini perlindungan terhadap pekerja outsourcing lebih ditingkatkan. Adanya standar minimum upah, larangan adanya pungutan secara sepihak oleh penyedia jasa, adanya kesempatan untuk dipekerjakan sebagai pekerja permanen, adanya konsep uang jaminan deposito yang dibayarkan dimuka kepada pekerja dan adanya jaminan keselamatan kerja dan waktu istirahat yang cukup bagi para pekerja di Vietnam merupakan kelebihan utama praktek outsourcing di Vietnam.
2) Kekurangan
Rendahnya tingkat pendidikan di Vietnam yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. tidak adanya perlindungan bagi pekerja di bawah umur, dan terbatasnya lingkup usaha yang diperbolehkan untuk dapat menggunakan konsep outsourcing merupakan kelemahan utama praktek outsourcing di Vietnam12.


5. INDONESIA
 

A. ASPEK HUKUM
Menurut UU no 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut antara lain:
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
Pengaturan lebih lanjut mengenai outsourcing terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan pekerja outsourcing hanya terbatas pada pekerjaan yang bersifat sebagai penunjang kegiatan usaha utama.
Sehubungan dengan pengawasan, Perjanjian kerja outsourcing wajib didaftarkan pada Suku Dinas Ketenagakerjaan di wilayah kerja yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak ditandatangani perjanjian kerja tersebut.


B. JENIS PEKERJAAN
Pasal 17 ayat (3) Permen No 19 Tahun 2012 membatasi jenis pekerjaan outsourcing yang diperbolehkan di Negara Indonesia antara lain Cleaning services, Catering, Jasa Keamanan, Jasa penunjang dalam sektor minyak & gas, Jasa transportasi.
12recent analysis by U.K. research group Young Lives, See more http://www.forbes.com/2010/03/12/vietnam-china-labor- business-manufacturing-outsourcing-oxford.html Access on 24 September 2013.

C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

1) Kelebihan
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19/2012, pemerintah berusaha untuk menciptakan penyetaran hak bagi para pekerja outsourcing dengan pekerja permanen. adanya perlindungan upah minimum, perlindungan asuransi keselamatan kerja, Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Suku Dinas Ketenagakerjaan di wilayah kerja yang bersangkutan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja outsourcing.
2) Kekurangan
Kekurangan dari praktek outsourcing di Indonesia adalah tidak adanya kesempatan bagi pekerja outsourcing untuk melakukan negosiasi ketentuan dalam perjanjian kerja, kecilnya peluang untuk dipekerjakan sebagai pekerja permanen dan terbatasnya lingkup pekerjaan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan skema outsourcing.


REKOMENDASI
Melalui benchmarking, pemerintah diharapkan dapat merumuskan suatu standar praktik terbaik yang pada akhirnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan., khususnya di bidang outsourcing. Di negara maju seperti di Amarika dan Jerman, praktek outsourcing memicu terbukanya peluang kerja terutama bagi para pekerja dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Diberlakukannya skema kerja paruh waktu (part time) dengan skema outsourcing juga dinilai berhasil menciptakan lapangan perkerjaan yang lebih luas.Di Indonesia, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 19 tahun 2012, perlindungan terhadap pekerja outsourcing telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari pemerintah. Akan tetapi, terbatasnya jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan skema outsourcing dinilai membatasi kesempatan kerja dan seringkali memberatkan bagi para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usaha utama.

 

Posted in News and Media on Oct 01, 2013